SEJARAH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA

A. Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949) secara yuridis formal :

Pada periode ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BPK belum terbentuk. Meskipun secara yuridis formal ketiga lembaga ini telah diakui eksistensinya, terbukti dengan diaturnya ketiga lembaga ini dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pada saat itu berdasarkan pasal IV aturan peralihan yang berbunyi ” sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk menurut Undang – undang dasar segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional “. Untuk memperkuat Komite Nasional, kemudian dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tahun 1945. Dalam maklumat tersebut ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada Komite Nasional diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis – garis besar haluan Negara. Dengan kata lain Komite Nasional diberi kedudukan sebagai badan legislatif. Dengan demikian khusus mengenai penetapan undang – undang hanya dijalankan oleh Presiden, yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh Komite Nasional. Apabila hal ini kita hubungkan dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, maka hal itu mengandung arti bahwa kekuasaan untuk menetapkan Undang – undang dijalankan oleh Presiden dengan persetujuan Komite Nasional.
Bahkan kemudian dikeluarkan sebuah maklumat Pemerintah tanpa nomor tertanggal 14 november 1945 yang berisi :
1.susunan Kabinet Sjahrir I
2.Ketentuan, bahwa Kabinet bertanggung jawab kepada Komite nasional
Jadi, lembaga – lembaga Negara yang ada pada periode ini adalah :
1)Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara ( bab III)
2)Dewan Pertimbangan Agung, yang memberi jawab atas pernyataan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah ( bab IV)
3)Mahkamah Agung, menjalankan kekuasaan kehakiman ( bab IX )
4)Komite Nasional Indonesia Pusat ( pasal IV aturan peralihan jo Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 oktober 1945
5)Menteri – menteri (Maklumat Pemerintah tanpa nomor tanggal 14 november 1945 )

A. Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949) secara yuridis formal :

Pada periode ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BPK belum terbentuk. Meskipun secara yuridis formal ketiga lembaga ini telah diakui eksistensinya, terbukti dengan diaturnya ketiga lembaga ini dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pada saat itu berdasarkan pasal IV aturan peralihan yang berbunyi ” sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk menurut Undang – undang dasar segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional “. Untuk memperkuat Komite Nasional, kemudian dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tahun 1945. Dalam maklumat tersebut ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada Komite Nasional diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis – garis besar haluan Negara. Dengan kata lain Komite Nasional diberi kedudukan sebagai badan legislatif. Dengan demikian khusus mengenai penetapan undang – undang hanya dijalankan oleh Presiden, yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh Komite Nasional. Apabila hal ini kita hubungkan dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, maka hal itu mengandung arti bahwa kekuasaan untuk menetapkan Undang – undang dijalankan oleh Presiden dengan persetujuan Komite Nasional.
Bahkan kemudian dikeluarkan sebuah maklumat Pemerintah tanpa nomor tertanggal 14 november 1945 yang berisi :
1.susunan Kabinet Sjahrir I
2.Ketentuan, bahwa Kabinet bertanggung jawab kepada Komite nasional
Jadi, lembaga – lembaga Negara yang ada pada periode ini adalah :
1)Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara ( bab III)
2)Dewan Pertimbangan Agung, yang memberi jawab atas pernyataan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah ( bab IV)
3)Mahkamah Agung, menjalankan kekuasaan kehakiman ( bab IX )
4)Komite Nasional Indonesia Pusat ( pasal IV aturan peralihan jo Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 oktober 1945
5)Menteri – menteri (Maklumat Pemerintah tanpa nomor tanggal 14 november 1945 )

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s